Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro mengadakan rapat koordinasi SDM Program Keluarga Harapan (PKH) di Pendopo Malowopati, Rabu (26/1/2022). Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah memberikan arahan langsung terkait pembinaan pada 211 pendamping PKH yang hadir.

Bupati Anna dalam arahannya mengatakan, adanya mutasi tempat dan rolling (rotasi kerja) agar saling memberikan pemahaman dan pengetahuan dengan yang lain. Selain itu, dapat mengidentifkasi dan sebagai langkah mitigasi dini.

Sementara, Bupati Anna menginformasikan dari Kementerian PAN RB, tahun 2023 hanya ada dua sistem kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK. "Maka untuk THL dan honorer kita susun mekanisme ke depannya," pungkasnya.

Selain itu, lanjut Bupati, sama halnya dengan adanya pendamping. Adanya pendamping PKH juga pemenuhan lowongan pekerjaan dan pemenuhan mata pencaharian. "Mudah-mudahan dengan pembinaan ini bapak ibu bisa me-refresh rasa syukur, pengetahuan kita, ilmu kita dimanfaatkan untuk pendampingan sosial," tuturnya.

Masih dalam acara yang sama, Kepala Dinsos Kabupaten Bojonegoro Arwan menyampaikan, peserta pelaksanaan koordinasi Program PKH sebanyak 211 peserta. Terdiri dari Dinas sosial, Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH, administrator pengelolaan data (APD), dan pendamping PKH kabupaten Bojonegoro.

Arwan memaparkan, kegiatan untuk meningkatkan kinerja SDM PKH Kab. Bojonegoro untuk lebih SIP (santun, integritas dan profesional). Serta semakin bermanfaat untuk masyarakat bojonegoro dalam hal membangun keluarga sejahtera, cerdas dan sehat menuju Bojonegoro yang enerjik dan produktif.

Selain itu, bersinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro. Adapun tujuan lain yakni menjalin sinergi sebagai upaya menyelesaikan kendala dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program.

"Perkembangan jumlah SDM PKH di Kab. Bojonegoro antara lain jumlah SDM per Januari 2021 sampai dengan Mei 2021 sebanyak 217 orang. Dengan rincian Korkab 3 orang, APD 4 orang dan pendamping sosial 210 orang," paparnya.

Sementara untuk periode Mei 2021 hingga Januari 2022 ada 3 SDM PKH yang keluar Kab. Bojonegoro karena pindah tugas dan 15 SDM PKH yang mengundurkan diri. Sedangkan, SDM PKH smpai 14 Januari 2022 sebanyak 201 orang. Dengan rincian Korkab 3 orang, APD 4 orang, pendamping sosial PKH 194 orang.

Lanjut Arwan, pelaksanaan PKH di 2021 di antaranya jumlah penerima PKH per Januari 2022 sebanyak 61.616 orang, jumlah kelompok PKH ada 2.178 orang.

Adapun jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) Graduasi di 2021 sebanyak 4.336 KPM atau setara 7,04 persen dari target Kemensos 10 persen. Dengan rincian graduasi karena mampu ada 881 KPM setara 1,42 persen, graduasi alami ada 3.455 KPM atau setara 5,61 persen.

Tahun 2022 Kemensos menargetkan 10 persen KPM graduasi sejumlah 6.161 KPM. Dari jumlah jumlah total KPM 61.616 KPM.

Selain itu, Arwan menambahkan, bersinergi dengan PKH, ada program jaminan sosial lanjut usia atau PKH Plus yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur sebanyak 2.711 lansia di tahun 2021.  "Dengan jumlah bantuan sebesar Rp2 juta untuk masing-masing lansia," imbuhnya.