Loading
X
Selamat Datang di Portal Resmi Dinas Sosial Bojonegoro © 2014
INFORMASI LAIN DINAS SOSIAL KABUPATEN BOJONEGORO

 

A. PERSYARATAN SKM

Persyaratan pengurusan SKM sebagai berikut :

1. Surat Pengantar dari Kecamatan

2. a. Surat Rujukan

    b. Surat Pengantar dari Puskesmas kepada Camat / desa / Bupati

    c. Surat dari Polindes / Pustu

3. a. Surat Keterangan miskin dari desa

    b. Surat pernyataan miskin dari desa

    c. Surat Lembar verifikasi dari desa

4. KTP pasien

5. KK Pasien

6. Permohonan ke Bupati dari Pasien

7. Surat Keterangan miskin pasien

8. Surat Kuasa bermaterai dari desa untuk pengurus yang tidak satu KK

 

PERSYARATAN PERPANJANGAN SKM :

 1. Surat keterangan miskin ( SKM ) lama

 2. Surat rujukan baru

 3. KK

 4. KTP

 5. Surat kuasa dan KTP ( bagi pengurus yang namanya dalam satu KK )

 

 

B. PERSYARATAN KE RUMAH SINGGAH SURABAYA

Persyaratan untuk ke rumah singgah Surabaya sebagai berikut :

1. Surat rujukan dari RSUD Bojonegoro kepada RS Dr. Soetomo Surabaya

2. KK

3. Kartu pasien ( SKM, Jamkesda, KIS )

4. KTP / Akte pasien

5. KTP yang mendampingi

 

C. REKOMENDASI ORGANISASI SOSIAL ( ORSOS )

 Persyaratan :

     1.  Surat permohonan rekomendasi ( sesuai format dari Dinas Sosial Kab. Bojonegoro / formulir F.01 )

     2.  Surat kuasa lembaga / Orsos / LSM – UKS ( bila pengurusan diwakilkan )

     3.  Foto kopi akte notaries ( harus legalisir notaries )

     4.  Rekomendasi dari Bakesbangpolinmas Kabupaten Bojonegoro

     5.  Rekomendasi dari K3S Kabupaten / Kota

     6.  Rekomendasi dari Bupati / walikota

     7.  Susunan pengurus lengkap dilampiri fotokopi yang belaku

     8.  AD / ART dan NPWP yayasan

     9.  Program kerja, laporan kegiatan dibidang UKS ( Usaha Kesejahteraan Sosial )

    10. Sumber dana dan modal kerja untuk melaksanakan kegiatan

    11. Daftar anak dan foto anak asuh / profil yayasan ( sejarah berdirinya yayasan )

    12. Surat keterangan domisili dari kelurahan / kecamatan

    13. Mengisi formulir registrasi dan identifikasi Orsos / LSM – UKS

    14. Setiap orsos / LSM – UKS yang sudah terdaftar agar membuat laporan kegiatan / perkembangan kegiatan bidang UKS ( Usaha Kesejahteraan Sosial ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku

 

 MASA BERLAKU LEGALISASI ORSOS

     1.  Masa berlaku legalisasi 3 ( tiga ) tahun

    2. Apabila masa berlaku sudah habis 3 ( tiga ) tahun, maka Orsos / LSM – UKS yang bersangkutan diwajibkan mendaftar ulang

   3. Apabila tidak memperbaharui, Orsos / LSM – UKS yang bersangkutan dianggap tidak ada lagi dan kegiatannya diluar tanggung jawab Dinas Sosial Prop. Jawa Timur

    4. Masa berlaku legalisasi Orsos / LSM – UKS tersebut sewaktu – waktu dapat dicabut apabila “melanggar peraturan / hokum yang berlaku”.

 

D. REKOMENDASI UGB / PUB

Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah ( UGB ) UU No. 22 Tahun 194, persyaratannya adalah mengisi formulir permohonan dengan melampiri :

1.Rekomendasi Dinas Sosial Kab./Kota

2. Foto kopi Surat Ijin Usaha Perusahaan

3. Foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak / NPWP

4. Foto kopi Akte Pendirian / Akte Notaris

5. Untuk pemohon pemula perlu penelitian lebih lanjut paling lama 3 ( tiga ) hari kerja karena diperlukan survey

6. Tidak ada biaya retribusi

 

Rekomendasi / ijin Pengumpulan Uang atau Barang ( PUB ) UU No. 9 Tahun 1961, persyaratannya adalah mengisi formulir permohonan dengan melampiri :

1. Rekomendasi Dinas Sosial Kab/Kota lokasi pemohon

2. Foto kopi akte pendirian

3. Foto kopi AD / ART

4. Susunan kepengurusan / kepanitiaan

5. Melampirkan surat dari kepolisian tentang loyalitas pengurusnya

6. Untuk pemohon pemula perlu penelitian lebihlanjut paling lama 3 ( tiga ) hari karena diperlukan survey

7. Biaya restribusi bagi pengurusan pengumpulan uang atau barang wilayah jawa timur sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah )

 

E. REKOMENDASI KARTU AK-1 / KARTU KUNING

    Persyaratan :

     1. Foto Kopi Ijazah dari SD - Pendidikan terakhir @ 1 lembar

     2. Foto Kopi KTP 1 lembar

     3. Foto 3 x 4 sebanyak 2 lembar

     4. Foto Kopi Sertifikat - sertifikat ( bila ada ) sebanyak @ 1 lembar

     5. semua persyaratan dimasukkan dalam map

 

F. REKOMENDASI PASPOR CTKI

      Persyaratan :

      1.       Surat Permohonan dari PPTKIS

      2.       Foto kopi Ijazah

      3.       Foto kopi KTP

      4.       Foto kopi Kartu Keluarga

      5.       Foto Kopi Akta Kelahiran

      6.       Foto Kopi Surat Nikah ( bagi yg sudah menikah )

      7.       Foto kopi surat ijin orang tua,  suami / istri

      8.       Kartu AK1

 

G. PERSYARATAN TRANSMIGRASI

     Persyaratan :

     1. Foto kopi KTP

     2. Foto kopi KK

     3. Foto kopi surat nikah

     4. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar

 

H. REKOMENDASI BKK

      Persyaratan :

     1.   Surat permohonan perijinan pendirian BKK

     2.   Akta pendirian BKK

     3.   Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pengelola BKK

     4.   Rencana Penempatan untuk 1 ( satu ) tahun yang akan datang

 

I. REKOMENDASI LPK

     Persyaratan :

     1.  Foto kopi aktte notaries pendirian LPK yang disahkan dan didaftarkan di pengadilan tinggi setempat

     2.  Foto kopi NPWP

     3.  Nama dan riwayat hidup penanggung jawab pelatihan kerja

     4.  Keterangan domisili dari kelurahan / desa

     5.  Program pelatihan mengacu kepada keterampilan dan/atau keahlian dan kempetensi kerja

     6.  Struktur organisasi dan tata kerja yang jelas 

     7.  Daftar nama dan riwayat hidup instruktur pelatihan kerja dan tenaga pelatihan lainnya sesuai kebutuhan lembaga pelatihan kerja 

     8.  Peta lokasi / denah lembaga pelatihan

 

J. PENGESAHAN PERALATAN K3 DAN SIO

Persyaratan dan tata cara pengurusan surat pengesahan peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 ) adalah sebgai berikut :

 

 PERSYARATAN :

1. Perusahaan mengajukan surat permohonan kepada Disnakertransos

2. Mengisi form yang telah disediakan oleh Disnakertransos Kab. Bojonegoro

3. Gambar / layout yang akan diajukan lengkap

4. Instalatir / kontraktor yang akan memasang harus ada SK penunjukan dari Kementerian sesuai peralatan yang diajukan.

 

TATA CARA PENGURUSAN :

1. Disnakertransos Kab. Bojonegoro akan mengadakan survey dan pengecekan ke perusahaan sebelum dilakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan sesuai yang diajukan

2. Disnakertransos akan berkoordinasi dengan pegawai pengawas ketenagakerjaan keselamatan kerja atau spesialis sesuai dengan permohonan dari kab./kota terdekat atau Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( PJK3 ) yang ditunjuk oleh Kemenakertrans RI sebagai Jasa Pemeriksaan / pengujian dan atau pelayanan kesehatan kerja

3. Melakukan pemeriksaan dan pengujian ke perusahaan

4. Jika memenuhi persyaratan dan kelayakan untuk dioperasionalkan, maka akan dibuatkan surat pengesahan pemakaian peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Bojonegoro

 

PERSYARATAN PENGURUSAN SIO

Sertifikat dan Lisensi ini diperuntukkan kepada operator alat berat seperti :

1. Operator Bidang Pesawat Angkat dan angkut ( Bulldozer, excavator, tower crane, boom lift, vibrator, whell loader, lokomotif, dll )

2. Operator Boiler / pesawat uap

3. Operator pesawat tenaga dan produksi ( listrik, genset, instalasi petir, tanur, dapur, dll )

4. Operator pesawat berbahaya ( Auger Bouring, Finisher, Belt Conveyor, dll )

 

PERSYARATAN :

1. Memiliki pengalaman mengoperasikan alat minimal 2 tahun

2. Bukti pengalaman kerja sebelumnya yang menjelaskan bahwa pemohon terampil dalam mengoperasikan alat sesuai kompetensi yang dimiliki.

3. Bagi pemula harus mengikuti bimtek dan praktek.

 

 

K. REGULASI

 

UU Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan silakan klik disini

 

UU Republik Indonesia No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin silakan klik disini

 

UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja silakan klik disini

 

UU Republik Indonesia No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan silakan klik disini

 

UU Republik Indonesia No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh silakan klik disini

 

UU Republik Indonesia No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial silakan klik disini

 

UU Republik Indonesia No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial ( BPJS ) silakan klik disini

 

UU Republik Indonesia No. 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian silakan klik disini

 

UU Republik Indonesia No. 21 Tahun 2003 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce ( Konveksi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam industri dan Perdagangan ) silakan klik disini

 

Keputusan Menteri Sosial RI No. 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu silakan klik disini

 

Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2014 Tentang Upah Minimum Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2015 silakan klik disini

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indoensia pada Pengguna Perseorangan di Negara - Negara Kawasan Timur Tengah silakan Klik disini